Network
Meskipun demikian, pendakwah senior ustadz Tengku Zulkarnain mempunyai paham yang berseberangan, dengan Staf Khusus Wakil Presiden RI tersebut.
Tengku Zulkarnaen menilai dibalik kebijakan tersebut, terdapat agenda untuk melemahkan para da'i yang dirasa tidak pro terhadap pemerintah.
Pelemahan tersebut dilakukan dengan cara menyaring para da'i, sehingga para da'i yang tidak pro pemerintah bisa terseingkirkan.
Hal tersebut sesuai dalam keterangan Tengku Zulkarnaen yang Galajabar lansir dari TvOnesNews, pada Jumat, 26 Maret 2021.
Baca Juga: RI Masuki Revolusi 4.0, Panca: Jahe Aja Impor, Gaya-Gayaan Ngomong Revolusi 4.0
"Ini ada agenda seolah-olah begini. ada da'i-da'i yang tidak pro pemerintah harus disingkirkan," ujar Tengku Zulkarnaen.
Di samping itu, Tengku Zulkarnain juga mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut pernah akan dijalankan, akan tetapi mendapat penolakan dari seluruh masyarakat Indonesia.
"Dulu, program sertifikasi da'i digulirkan menteri agama, dan ditolak seluruh Indonesia, termasuk MUI dan Muhammadiyah," ujar Tengku Zulkarnain.
Tengku Zulkarnaen juga menilai, bahwa da'i bersetifikat ini seolah-olah bagus, akan tetapi akan berdampak negatif dan berbahaya dalam beberapa hal.
Baca Juga: KLB Gelar Jumpa Pers di Hambalang, Demokrat AHY: Mereka Frustasi, Upaya Tutupi Rasa Malu
